Detail Data

Kode DINSOS/016
Produsen Data Dinas Sosial (DINSOS)
Sifat Data Data Prioritas
Frekuensi Data Tahunan
Tgl. Input Data 07 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui 22 April 2025, Pukul 14:20 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
PPKS
Klasifikasi
Penanganan KBA/KBS
Perlindungan Jaminan Sosial
Rehabilitasi Sosial
Definisi
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Akibatnya, mereka memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.

PPKS merupakan sasaran utama dalam program-program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pendataan dan penanganan PPKS dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.​

​Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima pelayanan kebutuhan dasar adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar.​
Ukuran
Total
Satuan
Orang
Keterangan
Data sampai desember 2022

Kode
DINSOS/016
Produsen Data
Dinas Sosial (DINSOS)
Sifat Data
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tgl. Input Data
07 Desember 2022
Tgl. Data Diperbaharui
22 April 2025
14:20 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
PPKS
Klasifikasi
Penanganan KBA/KBS
Perlindungan Jaminan Sosial
Rehabilitasi Sosial
Definisi
Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Akibatnya, mereka memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.

PPKS merupakan sasaran utama dalam program-program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pendataan dan penanganan PPKS dilakukan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.​

​Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menerima pelayanan kebutuhan dasar adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar.​
Ukuran
Total
Satuan
Orang
Keterangan
Data sampai desember 2022

Kode Wilayah Komponen Tahun
2021 2022 2023 2024
32.04 Kabupaten Bandung Jumlah PPKS yang menerima pelayanan kebutuhan dasar 14.183 15.457 9.859 9.722
No Kode Wilayah Wilayah Tahun Klasifikasi Jumlah PPKS yang menerima pelayanan kebutuhan dasar
1 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Penangan KBA/KBS 13.017
2 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Perlindungan Jaminan Sosial 388
3 32.04 Kabupaten Bandung 2021 Rehabilitasi Sosial 778
4 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Penangan KBA/KBS 8.731
5 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Perlindungan Jaminan Sosial 168
6 32.04 Kabupaten Bandung 2022 Rehabilitasi Sosial 6.558
7 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Penangan KBA/KBS 8.731
8 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Perlindungan Jaminan Sosial 350
9 32.04 Kabupaten Bandung 2023 Rehabilitasi Sosial 778
10 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Penangan KBA/KBS 8.744
11 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Perlindungan Jaminan Sosial 198
12 32.04 Kabupaten Bandung 2024 Rehabilitasi Sosial 780
Tahun Kegiatan Variabel Indikator