Detail Data
| Kode | DLH/137 | |
| Produsen Data | Dinas Lingkungan Hidup (DLH) | |
| Sifat Data | Data Prioritas |
| Frekuensi Data | Tahunan | |
| Tgl. Input Data | 14 Maret 2023 | |
| Tgl. Data Diperbaharui | 21 Mei 2024, Pukul 13:29 WIB |
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan
Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan
Klasifikasi
Pembinaan, Penerapan Sanksi Administratif, Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana
Pembinaan, Penerapan Sanksi Administratif, Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana
Definisi
upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan.
upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan.
Ukuran
Jumlah
Jumlah
Satuan
Kegiatan
Kegiatan
Keterangan
Kegiatan berupa pengawasan dalam rangka penegakan hukum dilaksanakan oleh petugas dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan, PPLHD Kabupaten Bandung, petugas pengambil contoh, petugas dari instansi lain Pemerintah Kabupaten Bandung (Dinas Satpol PP, Dinas PMPTSP, dan lain sebagainya), dan Penyidik Polri (Polresta Bandung, Polda Jabar, Bareskrim Polri) pada perusahaan yang menjadi objek pengawasan;
Kegiatan berupa pengawasan dalam rangka penegakan hukum dilaksanakan oleh petugas dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan, PPLHD Kabupaten Bandung, petugas pengambil contoh, petugas dari instansi lain Pemerintah Kabupaten Bandung (Dinas Satpol PP, Dinas PMPTSP, dan lain sebagainya), dan Penyidik Polri (Polresta Bandung, Polda Jabar, Bareskrim Polri) pada perusahaan yang menjadi objek pengawasan;
Kode
DLH/137
DLH/137
Produsen Data
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Sifat Data
Data Prioritas
Data Prioritas
Frekuensi Data
Tahunan
Tahunan
Tgl. Input Data
14 Maret 2023
14 Maret 2023
Tgl. Data Diperbaharui
21 Mei 2024
13:29 WIB
21 Mei 2024
13:29 WIB
Kegiatan Statistik Penghasil Data
Kompilasi Produk Administrasi
Kompilasi Produk Administrasi
Konsep
Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan
Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan
Klasifikasi
Pembinaan, Penerapan Sanksi Administratif, Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana
Pembinaan, Penerapan Sanksi Administratif, Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum Pidana
Definisi
upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan.
upaya mencapai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kehutanan.
Ukuran
Jumlah
Jumlah
Satuan
Kegiatan
Kegiatan
Keterangan
Kegiatan berupa pengawasan dalam rangka penegakan hukum dilaksanakan oleh petugas dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan, PPLHD Kabupaten Bandung, petugas pengambil contoh, petugas dari instansi lain Pemerintah Kabupaten Bandung (Dinas Satpol PP, Dinas PMPTSP, dan lain sebagainya), dan Penyidik Polri (Polresta Bandung, Polda Jabar, Bareskrim Polri) pada perusahaan yang menjadi objek pengawasan;
Kegiatan berupa pengawasan dalam rangka penegakan hukum dilaksanakan oleh petugas dari Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Hukum Lingkungan, PPLHD Kabupaten Bandung, petugas pengambil contoh, petugas dari instansi lain Pemerintah Kabupaten Bandung (Dinas Satpol PP, Dinas PMPTSP, dan lain sebagainya), dan Penyidik Polri (Polresta Bandung, Polda Jabar, Bareskrim Polri) pada perusahaan yang menjadi objek pengawasan;
| Tahun | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| kegiatan dalam rangka penegakan hukum | 38 | 28 | 30 |
| No | Kode Wilayah | Wilayah | Tahun | Jumlah Perusahaan yang Menjadi Objek Pengawasan dalam Rangka Penegakan Hukum | Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengasawan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.04 | Kabupaten Bandung | 2021 | 38 | Pemberian Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah 35 Perusahaan dan Proses Pidana 3 Perusahaan |
| 2 | 32.04 | Kabupaten Bandung | 2022 | 28 | Pemberian Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah 27 Perusahaan dan Proses Pidana 1 Perusahaan |
| 3 | 32.04 | Kabupaten Bandung | 2023 | 30 | Pemberian Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah 30 Perusahaan |